Headline24jam.com – Otoritas Amerika Serikat secara resmi meminta OpenAI untuk menyerahkan data pengguna ChatGPT terkait penyelidikan kriminal. Permintaan ini disampaikan oleh Homeland Security Investigations (HSI) setelah melacak seorang administrator situs eksploitasi anak di dark web yang telah dicari sejak 2019. Pengajuan ini terjadi pada pekan lalu di pengadilan Maine, yang menandai pertama kalinya data pengguna ChatGPT digunakan dalam investigasi oleh lembaga penegak hukum.
Permintaan Data untuk Kasus Kriminal
HSI mengungkapkan bahwa penyelidikan mencakup interaksi langsung dengan seorang administrator di dark web. Selama percakapan, tersangka tanpa sadar mengungkapkan bahwa ia menggunakan ChatGPT, bahkan membagikan beberapa prompt serta tanggapan dari platform tersebut. Informasi ini memicu permintaan resmi kepada OpenAI untuk menyerahkan data relevan.
Permintaan tersebut mencakup riwayat percakapan, nama, alamat, dan informasi pembayaran yang berhubungan dengan akun ChatGPT tersebut, menunjukkan tren baru dalam penggunaan data kecerdasan buatan untuk mengungkap kejahatan. Jennifer Lynch, penasihat hukum dari Electronic Frontier Foundation (EFF), menyatakan bahwa penting bagi perusahaan AI untuk memperhatikan perlindungan data pengguna.
Identifikasi Tersangka
Meskipun OpenAI diminta menyerahkan data, peneliti berhasil mengidentifikasi tersangka melalui informasi pribadi yang terungkap selama obrolan. Tersangka, seorang pria berusia 36 tahun bernama Drew Hoehner, mengaku telah tinggal di Jerman dan memiliki koneksi dengan militer AS. HSI menuduh Hoehner sebagai administrator dari sekitar 15 situs dark web yang berisi materi pelecehan anak dan menduga ada lebih dari 300.000 akun pengguna.
Teknologi AI dalam Penegakan Hukum
Kasus ini juga menjadi titik awal bagi penegakan hukum di era teknologi AI. Sebelumnya, lembaga seperti Google diminta menyerahkan data berdasarkan kata kunci, namun ini adalah yang pertama bagi platform AI generatif seperti ChatGPT. Seiring dengan perkembangan teknologi yang terus berlanjut, implikasi terhadap privasi pengguna pun menjadi sorotan utama.
Data yang telah diserahkan OpenAI termasuk dokumen yang merincikan informasi pengguna, meskipun rincian spesifik belum diumumkan. Dari data tersebut, pihak berwenang berharap dapat memperkuat bukti identitas tersangka di pengadilan. Menariknya, OpenAI melaporkan bahwa antara Juli hingga Desember tahun lalu, mereka menginformasikan 31.500 konten terkait eksploitasi anak ke National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC).
Penutup
Peningkatan permintaan mengenai data pengguna dari platform AI menandai era baru dalam penegakan hukum digital. Keberhasilan investigasi ini dapat menjadi preseden untuk kolaborasi antara sektor teknologi dan penegakan hukum. Namun, penting untuk mencapai keseimbangan antara akuntabilitas dan perlindungan privasi pengguna.
Secara keseluruhan, kasus ini mencerminkan tantangan dan peluang yang dihadapi masyarakat dalam menghadapi kejahatan yang semakin canggih, terutama ketika digandeng dengan teknologi bergerak cepat seperti kecerdasan buatan.
About the Author
